![6-1280x855.jpg](https://www.rdnconsulting.co.id/wp-content/uploads/2020/02/6-1280x855.jpg)
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melaporkan penghasilannya dengan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri yang merupakan kewajibannya. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi :
- Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Perlu untuk diingat Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib untuk mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Melakukan Perhitungan Besar Pajak yang Terutang
Dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang, biasanya WPOP dalam negeri menggunakan perhitungan tarif UU Penghasilan (PPh) Pasal 17 dengan sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp50.000.000 5%
- Rp50.000.001 – Rp250.000.000 15%
- Rp250.000.001 – Rp500.000.000 25%
- Diatas Rp500.000.001 30%
- Melakukan Pembayaran Kewajiban Pajak
WPOP memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan :
- Wajib Pajak harus membuat kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Dalam membuat kode billing atau ID billing, dapat mengakses website DJP Online atau ASP resmi seperti Klikpajak, OnlinePajak, dsb.
- Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Mesin EDC. Pembayaran pajak dapat dilakukan tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saja.
- Melakukan Pelaporan SPT Tahunan
WPOP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan formulir SPT Tahunan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesa dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Batas waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan adalah tanggal 31 Maret.
Perlu diingat, apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi admnistrasi sebesar Rp100.000.
Yuk mari kita menjadi Wajib Pajak yang cerdas dan taat terhadap pajak!
Leander Resadhatu R., SE, BKP